Raperda Inisitaif Pemerintah Dijadikan Agenda Penting dan Dibahas bersama DPRD Pada Tahap Selanjutnya

PANGANDARANNJAWA BARAT - Raperda inisitaif pemerintah daerah kabupaten pangandaran untuk dijadikan agenda penting dan dibahas bersama antara bupati 
beserta DPRD kabupaten pangandaran pada tahap selanjutnya.

Demikian dikatakan 
Miftah Mujahid SH dari fraksi Persatuan dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna DPRD atas penjelasan bupati tentang penyampaian 5 buah rancangan peraturan daerah kabupaten 
pangandaran tahun 2022, bertempat di 
gedung paripurna DPRD kabupaten pangandaran, selasa 13 Desember 2022.

Baca juga: Visi RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 - 2045 “Pangandaran Impresif dan Inklusif”

Disampaikannya bahwa,  
Perda tidak hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat namun juga memiliki fungsi strategis lain yaitu memberikan perlindungan terhadap hak–hak rakyat dan 
meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Adapun terkait Rancangan Peraturan Daerah inisiatif pemerintah diantaranya : 
1. Raperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha
2. Raperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan 
perusahaan
3.Raperda tentang bangunan gedung
4. Raperda tentang perubahan kelima atas perda nomor 31 tahun 
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
5. Raperda tentang perubahan atas perda nomor 15 tahun 2022 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, " kata Miftah.

Baca juga: Paripurna Perubahan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kab.  Pangandaran

Menurutnya, Perda merupakan landasan dan instrumen yuridis yang penting dan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang goalnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Maka dari itu, kami fraksi persatuan mengapresiasi setinggi tingginya atas 
pandangan dan pendapat dari bupati yang telah menginisiasi
raperda inisitaif pemerintah daerah kabupaten pangandaran untuk dijadikan agenda penting dan dibahas bersama antara bupati 
beserta DPRD kabupaten pangandaran, " ucapnya.

Baca juga: 5 Buah Raperda Dapat Kita Setujui Bersama Untuk Ditetapkan Menjadi Perda

Hal ini tentunya akan 
mendukung jalannya roda pemerintahan di kabupaten pangandaran 
sebagaimana yang diamanatkan uud 1945 serta uu no 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah dan menjadi pemantik pesatnya pembangunan di kabupaten pangandaran demi terwujudnya 
masyarakat yang adil, makmur, gemah ripah, repeh, rapih yang 
hulunya menjadikan kabupaten pangandaran menjadi daerah 
baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur yang diridhoi dan 
dirahmati allah.

Demikian pandangan fraksi persatuan ini kami sampaikan, dan 
atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terimakasih, " Ujarnya.

Baca juga: Semua Fraksi DPRD Menyetujui LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2023 Layak Dibahas pada Tahap Berikutnya

Parigi, 13 Desember 2022,  
Fraksi Persatuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran,  

H. Asikin, S.SAg , (ketua)
Cecep Nurhidayat,  
S.Pdi (sekertaris). ** (Anton AS)

Baca juga: Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati PangandaranTahun 2021